Komisi Informasi (KI) mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI ikut memperkuat pengelolaan informasi publik, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.  

"Transparansi merupakan kunci utama tata kelola pemerintahan yang baik,"

Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho mengatakan, sinergisitas antara lembaga pemeriksa keuangan, pemerintah dan berbagai stakeholder sangat penting guna meningkatkan transparansi bagi publik.

"Transparansi merupakan kunci utama tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel," katanya, usai menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK DKI Jakarta dari Ayub Amali kepada M.Ali Asyhari, Rabu (5/3).

Ia berharap, Kepala BPK Perwakilan DKI yang baru semakin memperkuat transparansi pengelolaan informasi publik, terutama dalam konteks pemeriksaan keuangan daerah.  

"Meskipun sebagian informasi yang dikelola merupakan yang dikecualikan dan hasil pemeriksaan BPK tidak dapat dipublikasikan secara langsung, namun out come berupa laporan keuangan dan rekomendasi tetap dapat disampaikan kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas," bebernya.